Desil bukan rapor: kenapa angka itu ada
Sejak beberapa pekan ini, pertanyaan yang paling sering saya terima bukan soal bantuannya.
Tapi soal angkanya.
“Kenapa desil saya begini, padahal kondisi saya begitu.”
Ada yang penghasilannya sudah tidak tetap, tapi masih tercatat desil 3. Ada yang keadaannya sudah membaik, tapi namanya masih ada di daftar penerima. Dua-duanya pertanyaan yang sah, dan dua-duanya berakhir di satu hal yang sama. Seberapa cepat data bisa mengikuti keadaan yang sebenarnya. Bukan soal siapa yang harus disalahkan, karena di antara kehidupan yang berubah dan angka yang berubah selalu ada jeda.
Kepala Badan Pusat Statistik memberi satu kalimat yang menurut saya adalah kuncinya. Desil, katanya, menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi satu keluarga.
Kalimat itu terdengar seperti definisi teknis. Tapi di dalamnya ada satu hal yang jarang dibicarakan.
Desil bukan rapor.
Ia peta. Dan peta selalu punya skala.
Ringkasnya
Desil adalah posisi relatif keluargamu di antara sekitar 95,98 juta keluarga, dipotong jadi sepuluh kelompok sama besar. Ia bukan angka penghasilan.
Ia bisa terasa salah karena datanya memang bergerak, dan karena pendataan tidak selalu menangkap kehidupan yang sebenarnya.
Kalau kamu merasa posisimu keliru, jalurnya ada, dan sudah ada yang berhasil lewat jalur itu. Perbaikannya lewat verifikasi lapangan, bukan lewat debat di media sosial.
Apa yang sebenarnya dihitung
DTSEN dibentuk lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sejak itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak lagi dipakai sebagai rujukan penyaluran bantuan, dan beberapa bahannya digabungkan ke dalam basis data tunggal ini. Isinya bukan daftar penerima bantuan. Ia basis data tunggal. Identitas penduduk yang sudah dipadankan dengan data kependudukan. Kondisi perumahan. Sumber air. Bahan bakar memasak. Aset. Daya listrik. Pendidikan. Pekerjaan. Kesehatan. Disabilitas. Sampai kepemilikan usaha.
Dari situ semua keluarga diperingkatkan, lalu hasilnya dipotong jadi sepuluh kelompok yang sama besar. Masing-masing sekitar sepuluh persen. Itulah desil. Desil 1 adalah sepuluh persen keluarga dengan kesejahteraan relatif paling rendah. Desil 10 sebaliknya.
BPS mencatat, per 10 Juli 2026, DTSEN versi ketiga memuat sekitar 290,13 juta catatan individu dan 95,98 juta catatan keluarga.
Satu desil berarti sekitar 9,6 juta keluarga.
Kalau kamu ada di satu desil, kamu sedang berdiri di satu rak yang isinya sembilan juta keluarga lain. Bukan di satu titik yang presisi. Angka desil tidak memberi tahu berapa penghasilanmu, berapa tabunganmu, atau berapa utangmu. Ia hanya memberi tahu bahwa dalam urutan kesejahteraan, keluargamu ada di potongan ke berapa.
Dan urutan itu tidak menempel selamanya.
Kenapa harus ada peringkat
Pertanyaan yang wajar. Kenapa negara harus memeringkat warganya. Kenapa tidak pakai penghasilan saja.
Jawaban paling jujur, karena penghasilan yang bisa diverifikasi hampir tidak pernah lengkap. Sebagian besar pekerja di negeri ini bekerja di sektor informal. Tidak ada slip gaji. Tidak ada potongan pajak. Tidak ada catatan bulanan yang bisa dicek.
Yang bisa dilihat hanya yang tampak. Rumahnya bagaimana. Lantainya dari apa. Airnya dari mana. Masaknya pakai apa. Listriknya berapa daya. Anaknya sekolah sampai mana.
Karena pengukuran langsung tidak bisa, negara memakai tebakan yang sistematis. Kita semua berada di dalam tebakan itu. Cara ini bukan karangan kita sendiri. Metodenya dipakai luas di negara lain, termasuk yang jauh lebih kaya, dan sudah dijelaskan dalam panduan Bank Dunia sejak pertengahan 1990-an.
Jadi peringkat itu bukan bentuk pengawasan.
Ia konsekuensi dari satu masalah teknis. Negara harus bisa menjawab pertanyaan siapa, kalau ingin memberi bantuan kepada yang paling membutuhkan. Dan jawabannya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik, lewat metode yang bisa diuji, dibahas terbuka, dan disanggah, bukan lewat penilaian yang tidak bisa ditelusuri asalnya.
Kenapa desil, bukan persentil
Ini pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar, biasanya dengan nada sinis. Mau lebih teliti? Kenapa tidak persentil saja. Seratus kelompok.
Secara teknis, bisa. Skor di belakang desil adalah angka yang bersambung, dan ia bisa dipotong jadi seratus bagian. Jadi masalahnya bukan di kemampuan menghitung. Masalahnya di seberapa jujur label itu.
Bayangkan timbangan badan yang simpangan alatnya sudah lima kilo. Kalau timbangan itu menampilkan angka 61,3 kilogram, hasilnya tampak presisi. Padahal tidak. Seberapa berguna angka di belakang koma?
Seberapa besar simpangannya.
Sebuah kajian yang cukup sering dikutip, Targeting the Poorest, disusun Stephen Kidd dan Emily Wylde untuk lembaga bantuan Australia pada 2011. Mereka menguji persamaan proxy means test di beberapa negara, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, model itu hanya menjelaskan sekitar 37 persen variasi pengeluaran rumah tangga. Sisanya tidak tertangkap.
Kajian yang sama memperkirakan kesalahan inklusi dan eksklusi di empat negara yang diuji, 44 sampai 55 persen ketika program menyasar 20 persen penduduk terbawah. Angka itu naik jadi 57 sampai 71 persen ketika cakupannya dipersempit ke 10 persen terbawah. Untuk Indonesia sendiri, angkanya 55 persen lalu 71 persen pada dua tingkat cakupan itu.
Artinya jelas dan tidak nyaman. Makin sempit targetnya, makin besar kemungkinan orang yang salah masuk. Dan orang yang benar luput. Dipersempit lagi jadi satu persentil, kesalahannya malah membesar.
Membengkak.
Ada alasan lain yang jarang disebut. Program tidak bisa didesain untuk garis yang goyah. Ia harus punya ambang yang bisa diaudit. Desil 1 sampai 4 berarti 40 persen keluarga terbawah, sekitar 38 juta keluarga. Angka itu bisa dibahas di rapat anggaran dan dicek di lapangan. Persentil 1 sampai 40 tidak menambah ketelitian apa pun. Ia hanya menambah angka di belakang koma.
Alasan ketiga, keadilan di garis batas. Semakin kecil kelompoknya, beda satu poin bisa berarti seseorang kehilangan hak. Mereka yang berada persis di garis itu akan berjuang bergeser sedikit. Hasilnya tidak membuat data lebih akurat. Sengketanya bertambah, begitu juga biaya verifikasi, dan tetangga yang bertengkar.
Sepuluh kelompok tidak menghapus masalah itu. Tapi meredamnya.
Negara sebenarnya sudah bergerak ke arah yang lebih halus di tempat yang tepat. Sejak 2026, BPS dan kementerian yang mengurus bantuan sosial menjelaskan ada desil nasional, ada desil provinsi, dan ada desil kabupaten dan kota. Kepala BPS memberi contoh yang bagus. Seseorang bisa desil 6 secara nasional, tapi kalau di kotanya yang serba mahal, peringkatnya bisa jadi desil 4 atau 3.
Yang ditambah bukan jumlah potongan.
Melainkan jumlah peta. Menurut saya itu pilihan yang tepat.
Cara mesin menebak kesejahteraan
Di balik angka desil ada satu metode yang namanya jarang dipakai di obrolan sehari-hari. Proxy Means Test. PMT.
Sederhananya begini. Kalau kamu ingin tahu pengeluaran sebuah keluarga tapi tidak bisa melihat catatan keuangannya, kamu bisa menebaknya dari barang dan keadaan yang tampak. Negara mengambil keluarga yang datanya lengkap, melihat hubungan antara ciri yang tampak dan pengeluaran yang sebenarnya, lalu menyusun rumus. Rumus itu dipakai ke semua keluarga yang datanya tidak lengkap.
Rumusnya seperti nilai rapor berbobot. Rumah berlantai tanah memberi bobot tertentu. Sumber air minum. Bahan bakar memasak. Kepemilikan kendaraan. Daya listrik. Jumlah anggota keluarga. Pendidikan kepala keluarga. Status pekerjaan. Riwayat disabilitas.
Semuanya dihitung bersama. Karena itu punya mobil tidak membuatmu otomatis desil 10, dan punya dua kulkas tidak membuatmu otomatis keluar dari desil 2.
Ada satu hal yang perlu saya sampaikan supaya tidak berharap terlalu banyak. Sistem ini cukup terbuka. Nama metodenya, daftar variabel yang dipakai, dan bentuk umum modelnya, yaitu regresi untuk memperkirakan pengeluaran per kapita. BPS bahkan pernah membuka diskusi metodologi yang bisa diikuti siapa saja. Yang belum dibuka adalah bobot atau koefisien versi yang berlaku sekarang, dan data per keluarga. Akibatnya, warga bisa memeriksa apakah data tentang dirinya benar, tetapi tidak bisa menghitung sendiri kenapa skornya begitu. Menurut saya, di situlah pekerjaan rumah yang paling layak diselesaikan berikutnya. Bukan karena metodenya harus dibuka mentah-mentah, tetapi karena aturan yang ada pun menuntut metode ini dapat dipertanggungjawabkan, dan penjaminan mutunya dijalankan dengan prinsip transparansi.
Ini juga menjelaskan hal yang sering membuat orang kesal. Kenapa tetangga yang rumahnya mirip punya desil berbeda. Karena yang dibandingkan bukan rumahnya. Posisi relatif keluargalah yang dibandingkan, di antara sembilan puluh lima juta keluarga lain.
PMT bukan alat yang sempurna. Tidak ada yang pernah mengklaim begitu. Uji lapangan paling terkenal di Indonesia dilakukan Vivi Alatas, Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Benjamin Olken, dan Julia Tobias di 640 desa, dan hasilnya terbit di American Economic Review pada 2012. Temuannya berlapis. PMT lebih baik menemukan siapa yang berada di bawah garis kemiskinan. Penilaian komunitas lebih baik pada hal-hal yang tidak diukur garis kemiskinan, dan lebih diterima secara sosial.
Keduanya punya kekuatan di sisi yang berbeda.
Kajian Brown, Ravallion, dan van de Walle di Journal of Development Economics pada 2018 merangkumnya begini. Model seperti ini berguna menyaring yang bukan orang miskin. Tapi ia cenderung melebih-lebihkan standar hidup orang termiskin, dan meremehkan orang terkaya.
Ingat kalimat itu. Kita kembali ke sana nanti.
Kenapa desilmu bisa terasa tidak sesuai
Ada beberapa sebab. Tidak semuanya kelalaian.
Pertama, data bergerak lebih cepat dari pendataannya. Orang pindah kerja. Penghasilan turun. Kepala keluarga sakit. Anak yang tadinya sekolah sudah bekerja. Atau sebaliknya, ada anggota keluarga baru. Pemutakhiran berjalan, tapi selalu ada jeda antara kehidupan yang berubah dan angka yang berubah.
Kedua, banyak hal yang menentukan kesejahteraan nyata tidak tercatat rapi. Penghasilan dari usaha tidak tetap. Kerja serabutan. Kiriman dari saudara di luar kota. Bantuan dari anak yang sudah menikah. Semuanya sulit masuk ke satu kolom. Sebaliknya, utang dan tanggungan juga jarang terlihat dari daftar aset.
Ketiga, satu kartu keluarga bisa berisi lebih dari satu sumber nafkah. Rumusnya membaca karakteristik keluarga, bukan berapa orang yang benar-benar menopang keluarga itu.
Keempat, peringkat itu relatif. Kalau sepuluh juta keluarga lain membaik lebih cepat dari keluargamu, posisimu bisa turun. Bukan karena kamu mundur. Tapi karena yang lain melaju.
Kelima, hal yang tampak mengeras di atas. Setelah sebuah keluarga melewati batas tertentu, indikator yang dipakai mulai berhenti bertanya.
Ini yang membuat desil atas terasa aneh.
Kalau kamu merasa ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak, itu bukan kesan pribadi, dan bukan tuduhan yang perlu dibuktikan sendiri. Pemerintah sudah mengukur dan mengumumkannya. Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pemerintah pada Februari 2026, disampaikan bahwa lebih dari 15 juta jiwa dari kelompok desil 6 sampai 10 dan kelompok non-desil masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, sementara lebih dari 54 juta jiwa dari desil 1 sampai 5 justru belum menerima. Pemerintah sendiri menyebutnya kesalahan inklusi dan eksklusi, dan menjadikannya dasar untuk membenahi data. Sebelum itu, pada 12 Agustus 2025, sebanyak 55 ribu dari lebih dari 100 ribu penerima yang terindikasi tidak layak sudah dihentikan bantuannya, mencakup pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, pegawai badan usaha milik negara, dokter, dosen, sampai kalangan eksekutif. Angka-angka itu keluar dari keterangan resmi pemerintah, bukan dari dugaan.
Apa yang sudah dikerjakan negara
Di sini saya harus jujur.
Kalau kita hanya membaca potongan berita, yang terlihat seolah hanya persoalan. Padahal dalam dua tahun terakhir ada pergeseran yang cukup besar. Sebagian hasilnya bisa diukur.
Angka-angka di bagian ini berasal dari keterangan pemerintah, sebagian dari rilis September 2026 dan sebagian dari keterangan pada rapat dengan DPR pada Februari 2026, bukan hitungan saya sendiri.
Sejak DTSEN dipakai sebagai dasar penyaluran pada triwulan kedua 2025, sekitar 4,33 juta keluarga penerima manfaat baru di desil 1 sampai 4 yang sebelumnya tidak menerima bantuan kini menerima bantuan. Penerima Program Keluarga Harapan, atau PKH, di desil 1 sampai 4 naik dari sekitar 8,33 juta keluarga pada triwulan pertama 2025 menjadi 10 juta keluarga pada triwulan kedua 2026. Penerima bantuan pangan, atau BPNT yang kini disebut Program Sembako, di kelompok yang sama naik dari sekitar 14,20 juta keluarga menjadi 18,25 juta keluarga.
Perubahan paling dramatis ada di penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBI-JKN. Pada April 2025 ada sekitar 15,03 juta jiwa penerima di desil 6 sampai 10. Pada April 2026 tinggal 355.396 jiwa.
Turun sekitar 97,6 persen.
Sementara penerima di desil 1 sampai 5 naik dari 76,48 juta menjadi 96,4 juta jiwa.
Perpindahan sebesar itu tetap menyisakan pertanyaan, dan pemerintah sudah menyiapkan jalannya. Sepanjang 2025, sekitar 13,5 juta kepesertaan dinonaktifkan, dan sekitar 87 ribu di antaranya sudah direaktivasi setelah diverifikasi ulang. Reaktivasi bisa diusulkan lewat dinas sosial, dan sejak Februari 2026 ada juga opsi reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik. Bagi saya, itulah yang membuat mekanisme sanggahan jadi bagian dari cara kerja sistem ini.
Untuk pemutakhirannya, jalurnya sekarang cukup berlapis. Data administrasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil sensus dan survei. Pemadanan dengan data kependudukan. Pengecekan lapangan. Dan pengajuan dari masyarakat.
Pemutakhiran dijadwalkan tiap triwulan. Satu hal yang perlu diingat supaya tidak berharap terlalu banyak. Mengajukan pembaruan tidak otomatis mengubah desil. BPS menyampaikannya dengan tegas. Data yang masuk tetap diverifikasi, dihitung ulang, dan diperingkat ulang bersama seluruh keluarga lain. Hasilnya biasanya baru terasa pada periode pemutakhiran berikutnya.
Ada satu perubahan yang mungkin belum kamu sadari.
Hasil pengecekan desil di kanal resmi sekarang ditampilkan sebagai rentang, bukan angka tunggal. Orang yang dulu tertulis desil 8, sekarang bisa melihat keterangan rentang 6 sampai 10.
Menurut Kepala BPS, itu dilakukan karena datanya masih bergerak sambil pemutakhiran berjalan.
Jujur saja, saya belum tahu apakah rentang itu menenangkan atau justru membingungkan warga yang sedang membaca posisinya. Keterangan resminya perlu sampai ke desa dan kelurahan, karena di situlah pertanyaan itu pertama kali muncul.
Ada satu lagi yang sedang disiapkan, dan ini soal cara bantuannya sampai. Pemerintah membangun portal perlindungan sosial digital. Lewat skema itu, bantuan nantinya tidak lagi berbentuk produk, tetapi dikirim langsung ke rekening penerima, dengan sasaran awal sekitar 50 juta warga desil 1 sampai 5. Sistemnya dijadwalkan diluncurkan pada Oktober 2026, dan uji coba penyalurannya pada kuartal pertama 2027. Verifikasinya memakai data kependudukan.
Bagian kedua dari tulisan ini membahas apa yang sebenarnya dipertaruhkan, satu keluarga yang datanya sempat salah, dan jalur mengadu kalau kamu mengalaminya sendiri. Lanjutkan ke Desil bukan rapor, bagian dua: apa yang sebenarnya dipertaruhkan.