Desil bukan rapor, bagian dua: apa yang sebenarnya dipertaruhkan
Ini tulisan bagian kedua. Bagian pertama menjelaskan apa itu desil, kenapa peringkatnya dibuat, kenapa angkanya bisa meleset, dan apa yang sudah dikerjakan negara. Belum membacanya? Mulai dari Desil bukan rapor: kenapa angka itu ada.
Kenapa kamu bisa sekelompok dengan sepuluh orang terkaya
Ini bagian yang paling sering membuat saya ditanya.
Termasuk oleh diri saya sendiri.
Saya pegawai negeri. Golongan menengah. Penghasilan pokok saya, kalau mengikuti tabel yang berlaku, ada di kisaran jutaan rupiah per bulan. Menurut pemeringkatan, saya ada di kelompok desil 6 sampai 10. Kelompok yang sama, menurut daftar Forbes yang terbit September 2026, juga memuat sepuluh orang terkaya Indonesia.
Bagaimana mungkin satu rak berisi pegawai golongan menengah dan pemilik tambang batu bara yang kekayaannya 18,8 miliar dolar AS.
Jawabannya ada di cara desil dibuat.
Ia menyamakan jumlah. Bukan jarak.
Sepuluh desil berarti tiap kelompok berisi sepuluh persen keluarga, sekitar 9,6 juta keluarga. Rentang di dalamnya tidak pernah disamakan. Jadi ketika kita sama-sama berada di paruh atas, yang dibagi hanya satu hal. Sama-sama berada di atas sebagian besar keluarga lain.
Tidak ada klaim bahwa kita setara.
Seberapa jauh jaraknya, saya coba hitung. Menurut daftar Forbes yang diberitakan 9 September 2026, orang terkaya Indonesia saat itu memegang 18,8 miliar dolar AS. Bila sepuluh angka per orang di daftar itu dijumlahkan, totalnya sekitar 106,5 miliar dolar AS. Dengan kurs Rp 17.507 per dolar AS, nilainya sekitar Rp 1.865 triliun, dan rata-rata satu orang memegang sekitar Rp 186 triliun. Angka total ini hasil penjumlahan saya sendiri, dan berbeda dari total yang ditulis Kompas untuk daftar yang sama, Rp 1.950,28 triliun. Saya sebutkan supaya bisa diperiksa.
Ambil pegawai negeri dengan penghasilan bruto sekitar Rp 6 juta per bulan, sudah termasuk tunjangan, bukan gaji pokok saja. Setahun sekitar Rp 72 juta. Kalau ia bekerja 30 tahun tanpa henti dan tidak memakai satu rupiah pun untuk makan, seluruh penghasilannya seumur hidup sekitar Rp 2,16 miliar.
Itu sekitar 0,0012 persen dari kekayaan rata-rata satu orang di daftar tadi. Untuk mengumpulkan jumlah yang sama, ia butuh sekitar 86 ribu umur kerja seperti itu, atau sekitar 2,6 juta tahun kerja bila setiap umur kerja dihitung 30 tahun.
Sekarang bandingkan dengan negara. Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2026 sekitar Rp 508,2 triliun, dari total belanja negara Rp 3.842,7 triliun. Kekayaan sepuluh orang itu sekitar 3,7 kali seluruh anggaran perlindungan sosial kita, atau 3,8 kali bila memakai total versi Kompas. Anggaran yang dipakai membiayai bantuan pangan, bantuan tunai, dan iuran kesehatan puluhan juta keluarga.
Dari sisi jumlah, sepuluh orang itu adalah sepuluh orang di antara sekitar 9,6 juta keluarga di desil 10.
Sekitar satu banding 959.800 dalam satu desil saja.
Dan dari sisi ketimpangan, angka resmi kita menyimpan pesan yang sama. BPS mencatat gini ratio Maret 2026 sebesar 0,368. Sementara empat puluh persen penduduk terbawah hanya menerima 19,22 persen dari total pengeluaran nasional. World Inequality Database mencatat 10 persen penduduk teratas menerima sekitar 46,2 persen dari pendapatan nasional, pada data terakhir yang tersedia, 2024.
Dua angka itu berasal dari dua sumber dan dua konsep yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan langsung. Tapi arahnya sama, dan ini tafsiran saya, bukan ukuran resmi. Jarak di dalam kelompok atas jauh lebih besar daripada jarak antara desil 1 dan desil 10.
Karena itu, kalau desilmu 6 atau 7 atau 10 dan kamu merasa tidak kaya, itu bukan tanda sistem menganggapmu setara dengan pemilik tambang. Itu tanda kamu sedang membaca pemeringkatan yang dipotong lebar supaya bisa dipakai negara.
Ia hanya menjawab satu pertanyaan sempit. Apakah keluarga ini diperlukan sebagai sasaran bantuan. Untuk sebagian besar program, jawabannya tidak.
Masalahnya, jawaban tidak itu terdengar seperti putusan tentang siapa dirimu. Padahal ia hanya keputusan administratif tentang siapa yang didahulukan ketika anggarannya terbatas.
Hidup di rak yang sama dengan sepuluh orang terkaya bukan pujian. Bukan juga hinaan.
Cuma konsekuensi aritmetika.
Ada satu catatan teknis yang membuat kesan aneh ini makin kuat. Kembali ke PMT tadi. Rumus itu disusun dari indikator yang bisa diamati. Lantai rumah. Air. Bahan bakar memasak. Aset. Daya listrik.
Pada tingkat tertentu, semua indikator itu mentok. Rumah berlantai keramik, air ledeng, mobil, dan listrik 2.200 watt tidak bisa lagi dibedakan dari tetangga yang secara ekonomi sepuluh ribu kali lebih mapan.
Jadi bukan sekadar kamu tidak dianggap kaya.
Sistemnya memang berhenti bertanya setelah batas itu.
Apa yang sebenarnya dipertaruhkan
Kalau desilmu naik, yang hilang bukan satu hal. Tapi daftar.
Nominal di bawah ini mengikuti ketentuan penyaluran 2026.
PKH, bantuan tunai bersyarat yang disalurkan tiga bulan sekali. Ibu hamil dan nifas menerima Rp750.000 per tahap, atau Rp3 juta setahun. Anak usia nol sampai enam tahun sama, Rp750.000 per tahap. Anak SD Rp225.000. Anak SMP Rp375.000. Anak SMA Rp500.000. Lanjut usia Rp600.000. Penyandang disabilitas berat Rp600.000. Ada juga komponen untuk korban pelanggaran HAM berat, Rp2,7 juta per tahap.
Bantuan pangan, yang dikenal sebagai BPNT atau Program Sembako, Rp200.000 per bulan dan cair per triwulan jadi Rp600.000. Dananya masuk ke rekening penerima lewat bank penyalur atau kantor pos, dan bisa dicairkan di ATM maupun agen bank.
Satu hal yang sering tertukar. Bantuan beras 10 kilogram itu bukan bagian dari Program Sembako. Ia program terpisah, berupa beras dari cadangan pangan pemerintah, ditugaskan badan pangan nasional kepada Perum Bulog, dengan daftar penerima dari DTSEN yang disaring ke desil 1 sampai 4. Pada Juli sampai September 2026 bantuannya disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, 30 kilogram per penerima, ke sekitar 33,24 juta penerima, dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Pada tahap sebelumnya, Februari sampai Maret 2026, penerimanya juga mendapat minyak goreng 2 liter per bulan. Untuk Oktober sampai Desember 2026, bantuan berasnya dilanjutkan dengan alokasi serupa.
Dan yang paling sering terasa: iuran kesehatan.
Kalau kamu peserta PBI-JKN, negara yang membayar iuranmu. Kalau dicabut, kamu harus masuk sebagai peserta mandiri. Kelas 3 untuk peserta mandiri iurannya Rp42.000 per orang per bulan, dengan bantuan iuran dari pemerintah Rp7.000, jadi yang dibayar Rp35.000. Kelas 2 Rp100.000. Kelas 1 Rp150.000.
Kalikan dengan jumlah anggota keluarga. Untuk keluarga dengan empat anggota, kelas 3 saja berarti Rp140.000 setiap bulan, dari kantong sendiri.
Belum beasiswa. Program Indonesia Pintar lewat Kartu Indonesia Pintar untuk anak sekolah, dan KIP Kuliah untuk mahasiswa, memakai ambang desil 1 sampai 4.
Jadi kalau ada yang bilang desil hanya angka, jawabannya sederhana. Angka itu berisi uang yang menentukan apakah anak bisa tetap sekolah dan apakah orang sakit bisa tetap berobat.
Satu catatan supaya tidak panik berlebihan. Setiap program punya aturan sendiri, dan perubahan desil tidak otomatis mencabut beasiswa. Pada KIP Kuliah, Permendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa penerima dievaluasi setiap semester, dan daftar alasan penghentiannya tidak memuat perubahan desil. Artinya angkanya menjadi bahan pertimbangan, bukan tombol yang langsung mematikan hak. Satu catatan supaya tetap waspada: aturan pelaksanaannya masih memuat klausul umum soal penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan, jadi status datamu tetap perlu dipantau. Jangan diam saja sambil menunggu surat datang.
Kisah yang sudah beres
Kasus yang paling banyak dibicarakan orang bulan lalu datang dari Kulon Progo, Yogyakarta. Ringkasannya saya susun dari laporan Kompas, ANTARA, dan BBC Indonesia, yang saya cantumkan di Bacaan.
Namanya Timbul, 49 tahun. Sehari-hari ia menarik becak motor di Malioboro. Penghasilannya tidak menentu. Ada hari ia membawa pulang Rp300.000 saat akhir pekan, ada hari tidak ada sama sekali. Rumahnya di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, masih tercatat atas nama tujuh ahli waris dan belum dibagi.
Maret 2026, anaknya, Lutfi, 18 tahun, sudah diterima di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Teknik Mesin. Keluarganya waktu itu masih memenuhi syarat desil untuk mendaftar KIP Kuliah.
Saya sengaja tidak menuliskan jalur masuknya, karena berita-berita berbeda soal itu, dan perbedaan versi bukan bagian yang paling penting dari cerita ini.
Awal Agustus, angkanya terbaca berbeda. Menurut laporan Kompas dan BBC, posisi Timbul berpindah dari desil 1 menjadi desil 9.
“Anak sambat mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak nangis karena sudah telanjur daftar,” kata Timbul, dikutip Kompas.com.
Syarat KIP Kuliah adalah desil 1 sampai 4. Kalau angkanya tidak berubah, anaknya berhenti.
Peristiwa setelah itu justru menunjukkan bagaimana sistem ini dirancang bekerja.
BPS daerah turun memverifikasi. Petugas mencatat beberapa hal yang sebelumnya tidak terpotret: rumah tercatat milik sendiri, berlantai keramik, ada sepeda motor, dan ada usaha ayam kecil-kecilan. Rumah itu memang berdinding dan berlantai keramik, sepeda motornya memang ada, dan usaha ayamnya memang berjalan. Satu hal yang catatannya berbeda dari keterangan keluarganya: status rumah. Petugas mencatat milik sendiri, sementara keluarganya menyebut rumah itu warisan yang belum dibagi.
Tapi catatan itu belum lengkap, karena satu hal yang paling menentukan belum pernah ikut terhitung. Timbul belum pernah memutakhirkan datanya sendiri. Penghasilan harian yang tidak menentu dan usaha yang baru berjalan belum sempat masuk ke dalam perhitungan.
Petugas lalu mendampingi Timbul memperbarui datanya lewat kanal resmi.
Setelah data diperbarui dan diproses, posisi Timbul berpindah ke desil 3.
Empat hari sejak kasusnya ramai dibicarakan. BPS menyebut mekanisme penyelesaian cepat untuk kasus beasiswa seperti ini biasanya memakan waktu sekitar dua minggu, lebih cepat daripada pemutakhiran reguler yang mengikuti siklus triwulanan.
Saya menulis bagian ini bukan untuk mencari siapa yang salah, karena di situ tidak ada yang bisa disalahkan. Data lama memang belum menggambarkan keadaan terbaru, dan itu hal yang wajar di negara dengan 95,98 juta keluarga yang kondisinya bergerak setiap hari. Yang layak dibaca justru sebaliknya. Begitu datanya diperbarui dan diverifikasi, sistemnya mengoreksi dengan cepat.
Mekanismenya bekerja. Yang masih jadi pekerjaan rumah adalah jangkauannya. Timbul tertolong karena kasusnya ramai diperbincangkan. Pertanyaan yang lebih berguna, dan ini bagian yang masih terus diperbaiki bersama pemerintah, adalah bagaimana caranya warga tidak perlu menunggu ramai dulu supaya datanya diverifikasi.
Sebab tidak semua orang seberuntung Timbul. Tiga kasus di bawah ini tercatat dalam liputan BBC Indonesia.
Ada mahasiswi di Surabaya, IPK-nya 3,9, yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena satu kanal menulisnya desil 7 sementara kanal resmi menulis keluarganya desil 2. Ada pedagang es keliling di Rangkasbitung, Lebak, seorang pasien cuci darah berusia 37 tahun, yang jaminan kesehatannya tidak aktif karena tercatat desil 6. Ada tukang becak di Pamekasan yang kehilangan bansos sejak awal 2026 dan kini harus membayar iuran kesehatannya sendiri.
Kasus mereka tidak sampai ramai seperti kasus Timbul. Mereka butuh hal yang sama, yaitu verifikasi atas data yang sudah tidak sesuai keadaan. Semua berangkat dari satu hal yang sama, data yang belum diperbarui, dan semuanya bisa diselesaikan lewat jalur yang sudah tersedia. Karena itu jalur itu perlu lebih sering diumumkan, termasuk oleh orang seperti saya yang bertemu keluarga-keluarga ini setiap hari.
Datamu terasa salah
Yang bisa dilakukan, dan ini jalur resminya.
Cek dulu datamu. Buka cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Masukkan NIK dan data wilayah. Lihat posisi dan status yang tercatat.
Kalau ada yang tidak sesuai, ajukan usulan pembaruan lewat menu yang tersedia di aplikasi itu, atau lewat Cek DTSEN di dtsen-form.bps.go.id, atau datang ke desa dan kelurahan untuk diproses lewat SIKS-NG. Siapkan bukti perubahan kondisinya. Keterangan kehilangan pekerjaan. Surat keterangan penghasilan. Kondisi rumah. Jumlah tanggungan. Riwayat kesehatan.
Ikuti musyawarah di tingkat desa bila ada, karena usulan biasanya dibahas di sana sebelum dikirim.
Lalu beri waktu. Pemutakhiran berjalan per triwulan, dan pengajuan tidak otomatis mengubah desil sampai dihitung ulang.
Desamu tidak memproses? Naik satu tingkat.
Dinas sosial kabupaten dan kota menerima usulan langsung. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, menggambarkannya begini: daerah itu hanya pengguna aplikasi dan penetapan akhirnya ada di BPS Pusat, tetapi warga yang merasa datanya tidak sesuai tetap boleh mengajukan usulan lewat kalurahan atau langsung ke dinas sosial.
BPS daerah juga menerima dan memverifikasi sanggahan. Kanal yang disebut BPS DIY: aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, pusat layanan WhatsApp, call center, dan portal DTSEN.
Ada jalur terakhir kalau semuanya tetap diam saja.
Ombudsman RI menerima pengaduan maladministrasi layanan publik, termasuk kasus warga yang sudah mengajukan perbaikan data tetapi tidak diproses. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman juga sudah memetakan potensi maladministrasi pada sistem desil ini, mulai dari penyimpangan prosedur sampai pengabaian kewajiban menyediakan jalur sanggah yang cepat.
Dan satu hal yang perlu kamu tahu, karena ini membuat posisimu lebih kuat. Pemerintah tidak berhenti pada mekanisme yang ada hari ini. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung 1 Mei sampai 31 Agustus 2026, dan pengkajian ulang DTSEN disiapkan setelah itu. Jumlah kelompoknya tetap sepuluh, yang sedang diperbaiki datanya. Perbaikan tata kelola data ini juga sudah menjadi perhatian lintas lembaga, dari pemerintah daerah sampai DPR.
Artinya kamu tidak sedang melawan kebijakan. Kamu sedang meminta kebijakan itu dijalankan.
Satu hal yang tidak akan berhasil. Menyembunyikan aset untuk turun desil. Atau melaporkan keadaan yang tidak benar supaya naik desil. Data DTSEN dipadukan dengan data administrasi lain, dan setiap usulan atau sanggahan yang masuk diverifikasi lapangan serta dihitung ulang sebelum berpengaruh pada posisimu.
Peta, bukan rapor
Saya bekerja dengan data ini setiap hari.
Yang membuat saya bertahan bukan keyakinan bahwa datanya sempurna.
Justru sebaliknya.
Saya sudah terlalu sering bertemu keluarga yang tidak bisa mengakses layanan karena satu angka di layar, dan terlalu sering bertemu petugas yang kehabisan cara menjelaskan kenapa angka itu tidak bisa langsung diubah.
Desil ada karena negara harus memilih. Dan memilih berarti harus punya urutan. Selama bantuannya terbatas, harus ada garis. Siapa yang didahulukan hari ini. Siapa yang menunggu.
Garis itu bisa ditarik tanpa dasar yang bisa diperiksa, atau dengan metode yang bisa diperiksa, diuji, dan disanggah. Pilihan yang terakhir itulah yang dipakai negara hari ini.
Angkanya boleh berubah. Cara kita membacanya yang perlu dijaga. Sebagai penilaian yang bisa diperiksa dan diperbaiki. Ia bukan kebenaran akhir. Dan memastikan setiap orang tahu ke mana harus mengadu kalau ada yang perlu dibetulkan.
Mekanisme sanggahan yang berjalan rapi bukan pelengkap sistem ini. Ia syarat agar data itu layak dipakai.
Saya sendiri berencana meneliti sisi ini untuk studi lanjut. Bagaimana sistem penargetan berbasis data administrasi dipercaya oleh orang-orang yang paling dirugikan ketika datanya salah, dan syarat apa yang harus dipenuhi supaya kepercayaan itu muncul tanpa menunggu sebuah kasus menjadi viral.
Pertanyaan besarnya sederhana. Kalau penerima manfaat tidak bisa melihat, memahami, dan membantah cara dirinya dinilai, apakah ketepatannya masih bisa disebut ketepatan.
Peta yang baik tidak membuat perjalanan jadi pendek.
Ia hanya membuat kita tahu di mana kita berada, dan ke mana harus berjalan.
Selebihnya tetap kerja manusia.